https://kemlagi-mjkkab.desa.id/ - Pemkab Mojokerto bakal memprioritaskan tujuh rancangan pembangunan pada 2025. Itu sebagai komitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkualitas di bumi Majapahit.

Hal itu diungkapkan Bupati Ikfina Fahmawati dalam Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Kabupaten Mojokerto di Pendapa Graha Majatama, Senin (4/3).

Ia menyebut, tema pembangunan Kabupaten Mojokerto 2025, tak lain peningkatan pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkualitas melalui transformasi sosial ekonomi dan tata kelola menuju kabupaten mojokerto yang maju, adil dan makmur.

’’Rancangan tema ini kita jabarkan dalam tujuh rancangan prioritas pembangunan tahun 2025,’’ ungkapnya.

Tujuh prioritas pembangunan itu di antaranya :

1. penguatan ketahanan sosial ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata;
2. pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan;
3. penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, terampil dan berdaya saing serta pengentasan kemiskinan;
4. pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi;
5. penguatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, konektivitas wilayah dan ketahanan daerah terhadap bencana.
6. pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, dan
7. peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik.

Menurut Ikfina, kegiatan musrenbang ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mengokohkan kolaborasi antara Pemkab Mojokerto dengan seluruh pemangku kepentingan.

’’Jadi, diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai keterbatasan yang dimiliki dan mampu melahirkan perencanaan yang lebih strategis, sinergis dan tepat sasaran,’’ tegasnya.

Ikfina mengungkapkan tujuh prioritas pembangunan itu bertitik tolak dari hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang memperhatikan arah kebijakan RPJPD 2005-2025 periode RPJM ke-4 (2021-2025) dan arah kebijakan RPJMD 2021-2026.

Menurutnya terdapat 24 permasalahan yang berhasil  diidentifikasi pada lingkup bidang urusan pemerintahan dan pembangunan manusia. Di antaranya, kurangnya pemenuhan sarpras sekolah.

Pembangunan sekolah yang belum ramah anak dan terbatasnya sekolah inklusi; kecukupan formasi dan distribusi guru belum merata.

’’Bahkan, di sekolah negeri kita pun menjadi pencermatan kita, karena tidak mudah seperti yang dibayangkan, kalau gurunya kebanyakan tidak dapat sertifikasi, disisi lain kalau siswanya kurang, dana BOS-nya sedikit tidak bisa mencukupi, makanya perlu pencermatan agar terjadi pemerataan dan terjadi keadilan di Kabupaten Mojokerto,’’ paparnya.

Pun demikian dengan permasalahan lingkup bidang urusan perekonomian SDA Infrastruktur dan kewilayahan juga ada 24 yang berhasil diidentifikasi.

Di antaranya, belum optimalnya peningkatan akses air minum aman; belum optimalnya peningkatan akses sanitasi aman.

’’Dan ini perlu partisipasi semua masyarakat tidak bisa dibebankan pada pemerintah daerah saja,’’ tuturnya.

Selanjutnya, kurangnya tata kelola, aksesibilitas dan pelayanan transportasi publik massal. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemda.

’’Dan kita harus bersyukur, karena ada Trans Jatim sudah masuk di Kabupaten Mojokerto, bahkan khusus di kawasan wisata Pacet ada transportasi publik milik Pemprov Jatim yang beroperasi,’’ paparnya.

Saat ini lanjut Ikfina, pemda juga tengah mengkaji, dimana titik-titik yang perlu ada transportasi publik untuk masyarakat Mojokerto.

Sebaliknya untuk isu strategis tahun 2025, pemda merumuskan ada sepuluh identifikasi.

Meliputi, pengentasan kemiskinan dengan satu system regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

’’Kita sudah bekerja sama dengan BPS, dan saya juga membuat SK warga kita yang masuk kemiskinan ekstrim, termasuk intervensinya akan kita lakukan sesuai kondisi riil di lapangan,’’ ujarnya.

Selanjutnya, percepatan penuntasan dan pencegahan stunting; pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat; peningkatan pembangunan infrastruktur dan ketahanan daerah terhadap bencana; peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah; peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan insentif fiskal.

Lalu peningkatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan terintegrasi berbasis elektronik (SPBE); peningkatan manajemen ASN berbasis sistem merit dan core value ASN.

Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages); serta, penguatan keamanan dan ketertiban serta peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

’’Selanjutnya ada beberapa hal yang saya minta untuk menjadi perhatian kita semua. Salah satunya, dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Mojokerto 2025- 2045 harus memperhatikan hasil forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD,’’ tegasnya.

Di lain sisi, perangkat daerah harus melakukan rasionalisasi usulan belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib mengikat, mandatory spending dan belanja SPM sesuai dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah.

’’Serta mengupayakan alternatif pendanaan pembangunan daerah dari sumber pendanaan lainnya APBN, APBD Provinsi, dana insentif fiskal,’’ tuturnya.

Sumber https://radarmojokerto.jawapos.com/

Dikabarkan oleh Tim Pengelola Informasi Desa Kemlagi